APA HUKUM PERDATA?
https://hendrikadvokat.com/hukum-perdata/
PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP
Unsur-Unsur Penipuan Di dalam KUHP: Unsur-unsur objektif : Perbuatan : menggerakkan atau membujuk; Yang digerakkan : orang Perbuatan tersebut bertujuan agar: Orang lain menyerahkan suatu benda; Orang lain memberi hutang; dan Orang lain menghapuskan piutang. Menggerakkan tersebut dengan memakai: Nama palsu; Tipu muslihat, Martabat palsu; dan Rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif : Dengan maksud (met het …
HUKUM PERJANJIAN
Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPer, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. …
Hukum Perkawinan
hukum perkawinan
dasar hukum perkawinan
hukum perkawinan d indonesia
hukum perkawinan islam
PMH VS WANPRESTASI
Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Wanprestasi berdasar atas adanya perjanjian. Undang-Undang berlaku untuk umum, sedangkan perjanjian hanya berlaku pada para pihak saja. PMH tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdata,, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk …
TERDUGA JADI TERSANGKA
terduga jadi tersangka
hak-hak tersangka
PT BISA DIDIRIKAN OLEH SATU ORANG
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan hukum yang fungsinya untuk menjalankan usaha yang terdiri atas modal dasar berupa saham. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Perubahan Aturan …
PENTINGNYA MEDIASI DALAM BERPERKARA
Prosedur Mediasi Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak melakukan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak …
TATA CARA PEMANGGILAN TERGUGAT TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA (GAIB)
Menurut Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak ada alamatnya, pemanggilannya dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain sesuai penetapan dari Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal Pasal 27 ayat 1 PP No 9 tahun 1975 tersebut, …
PENGERTIAN HUKUM PIDANA
Hukum Pidana merupakan hukum yang lebih familiar daripada Perdata di masyarakat. Kita tau bahwa dalam lingkungan sehari-hari Kasus Pidana lebih banyak terekspos baik di media massa maupun media elektronik lainnya di Indonesia. Pengacara Pidana pada pokok bahasan ini, bersifat publik yang mengatur tentang tanggung jawab kekuasaan negara terhadap kewajiban untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan penegakan hukum terhadap …