Membatalkan penjualan rumah yang telah dibayar 30% oleh pembeli

Sebelumnya kami berasumasi bahwa penjual merupakan developer dan bukanlah penjual perorangan. Selain itu, kami juga mengasumsikan bahwa di antara penjual dan pembeli telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”).

Pembatalan PPJB dan Akibat Hukum

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (“Permen PUPR 11/2019”). 

Dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan ke pembeli. 

Namun jika pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli, maka

1. jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% dari harga transaksi, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan; atau

2. jika pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% dari harga transaksi, pelaku pembangunan berhak memotong 10% dari harga transaksi.

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, bila PPJB hendak dibatalkan karena kelalaian Anda sebagai pelaku pembangunan, seluruh pembayaran 30% dari harga transaksi yang telah diterima harus dikembalikan ke pembeli.

Sedangkan jika pembatalan PPJB karena kelalaian pembeli dan telah membayar 30% dari harga transaksi, maka Anda berhak memotong 10% dari harga transaksi dan sisanya dikembalikan ke pembeli.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

ADVOKAT KOTA MALANG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Related Post

Perjanjian PerkawinanPerjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (“Putusan MK 69/2015”). Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam

Kirim Pesan
Terimakasih telah menghubungi kami
Semoga solusi yang kami berikan bermanfaat.