TATA CARA PEMANGGILAN TERGUGAT TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA (GAIB)

Menurut Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya, dipanggil dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan pasal Pasal 27 ayat 1 PP No 9 tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu :

            1. Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan.

            2. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman yang mengamanatkan agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberi amanat yang sama, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

www.hendrikadvokat.com
no hp: 085649703611

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post

HUKUM AGRARIAHUKUM AGRARIA

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (‚ÄúPermen

PERBURUHANPERBURUHAN

Tidak jarang dalam dunia usaha disulitkan dengan adanya tuntutan yang beraneka ragam baik oleh karyawan maupun oleh mantan karyawan. Selain itu kadangkala juga seringkali terjadi adanya perusahaan yang tidak memberikan

UPAYA HUKUMUPAYA HUKUM

Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan baik terhadap Putusan Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN) merupakan hak bagi setiap orang maupun korporasi dalam upaya menghadapi persoalan hukum di pengadilan, sehingga hak-hak tersebut dapat dan mampu

Kirim Pesan
Terimakasih telah menghubungi kami
Semoga solusi yang kami berikan bermanfaat.