PERSEROAN TERBATAS ( PT )BISA DIDIRIKAN OLEH SATU ORANG

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan hukum yang fungsinya untuk menjalankan usaha yang terdiri atas modal dasar berupa saham. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
 Perubahan Aturan PT di Tahun 2021
Semenjak diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) terdapat beberapa perubahan terkait dengan syarat dan prosedur pendirian PT, berikut adalah perubahanya :
 PT bisa didirikan oleh satu orang:
 Aturan Baru, Anda dapat mendirikan PT hanya dengan seorang diri dan tanpa harus mempunyai partner. Namun aturan ini hanya berlaku untuk Usaha Mikro dan Kecil.
 Status Badan Hukum:
 Perubahan yang dimaksud ialah perubahan aturan status badan hukum. Sebelum aturan yang baru berlaku status badan hukum milik PT akan terbit setelah keputusan KEMENKUMHAM, namun setelah adanya UU Cipta Kerja yang baru, PT akan memperoleh setelah mendapatkan bukti pendaftaran di KEMENKUMHAM.
 Modal dasar minimal:
 UU Cipta Kerja yang baru telah menghapuskan jumlah modal dasar minimal untuk pendirian PT yang sebelumnya berjumlah Rp 50.000.000. Dengan dihapusnya aturan ini maka pendirian PT akan menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk para pengusaha.
 Aturan TDP:
 Sejak diberlakukannya sistem OSS maka TDP sudah tidak lagi diperlukan dan fungsinya sekarang dialihkan ke NIB.
 Perizinan berbasis risiko:
 Dengan diberlakukannya UU Cipta kerja yang baru maka terjadi perubahan dalam penentuan izin usaha. Saat ini dibuat peringkat skala usaha dengan 4 kategori risiko yaitu, berisiko rendah, berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, berisiko tinggi.
 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL):
 Kegiatan usaha yang tergolong mikro dan kecil tidak wajib memiliki Amdal, namun harus mempunyai SPPL sebagai penggantinya.

 Manfaat Dan Kegunaan Pendirian PT

 Aktivitas usaha lebih luas:
Pendirian PT memungkinkan pemilik usaha untuk ekspansi bisnis nya ke sektor lain, mulai dari pariwisata, makanan, hingga konstruksi

 Mendapat perlindungan hukum:
Dengan status PT yang terdaftar dan sesuai dengan perundan undangan yang berlaku maka pendirian PT memastikan perlindungan hukum yang sah.

 Modal tidak terbatas:
Keunggulan PT yang lain adalah dapat memperoleh modal berupa pinjaman dalam jumlah besar dan tidak hanya terbatas pada saham dan obligasi.

 Keberlangsungan perusahaan terjamin:
Aturan dan birokrasi yang jelas membuat kecil terjadinya konflik dan kecurangan dalam perusahaan.

 Adanya pembatasan tanggung jawab:
Kerugian yang dialami oleh suatu PT, maka pemegang saham tidak akan dibebankan tanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimilikinya.

 Adanya pemisahan harta:
Dalam suatu PT terdapat pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian dalam perusahaan maka tidak akan melibatkan harta pribadi pemegang saham.

 Nilai pajak:
Bagi pelaku usaha besar, pendirian PT dapat memberikan keuntungan dalam hal pajak, karena besaran pajak yang harus dibayarkan akan lebih kecil dibandingkan jika membayar secara perorangan atau pribadi.

 Profesionalitas:
Perusahaan akan bergerak secara lebih profesional karena terdapat manajemen pengelolaan yang ahli.

 Ekspansi:
Pendirian PT membuat perusahaan dapat melebarkan usaha yang dijalankan ke skala yang lebih besar, atau bahkan melakukan PMA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post

HUKUM PENIPUANHUKUM PENIPUAN

Kasus Penipuan dan Penggelapan sangat banyak terjadi di Indonesia. Namun sebenarnya kasus ini sangat tipis sekali perbedaannya dengan kasus Perdata. Banyak kasus yang sebenarnya Penipuan dan Penggelapan akan tetapi kadang dipaksakan menjadi kasus

HUKUM HAK ASUH ANAKHUKUM HAK ASUH ANAK

Hak Asuh Anak merupakan hal yang banyak dipermasalahkan di Indonesia. Hak Asuh Anak kadangkala saling diperebutkan oleh salah satu pasangan keluarga baik oleh laki-laki maupun perempuan. Segala macam cara akan digunakan untuk dapat mengasuh serta

HUKUM UTANG PIUTANGHUKUM UTANG PIUTANG

Hutang Piutang merupakan persoalan yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat maupun dalam hukum Bisnis. Dalam masyarakat misalnya hutang piutang terjadi baik antar perorangan maupun dengan institusi resmi dengan perbankan atau penyedia

Kirim Pesan
Terimakasih telah menghubungi kami
Semoga solusi yang kami berikan bermanfaat.