Terduga yang statusnya dinaikkan menjadi Tersangka

Maka hak – hak apa saja  yang mereka dapatkan   

Dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan hukum menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

  • Dalam Pasal 50 KUHAP berbunyi:
  • Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
  • Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
  • Tersangka  berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  •  Hak Persiapan Pembelaan

Pasal 51 KUHAP berbunyi:

Untuk mempersiapkan pembelaanTersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

  • Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Pasal 52 KUHAP yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

  • Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

  • Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma

  • Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

  • Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

  • Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innounce). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

By: Hendrik Dwi Prasetyo,S.H
Hub: 085649703611

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Related Post

HUKUM AGRARIAHUKUM AGRARIA

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen

HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA

Hukum Keluarga merupakan hukum yang sangat luas dan cakupannya meliputi tidak hanya dibidang hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara. Dalam kehidupan keluarga sehari-hari tidak akan terlepas dari hukum keluarga, karena hukum dalam bidang keluarga bukan

HUKUM PENIPUANHUKUM PENIPUAN

Kasus Penipuan dan Penggelapan sangat banyak terjadi di Indonesia. Namun sebenarnya kasus ini sangat tipis sekali perbedaannya dengan kasus Perdata. Banyak kasus yang sebenarnya Penipuan dan Penggelapan akan tetapi kadang dipaksakan menjadi kasus

Kirim Pesan
Terimakasih telah menghubungi kami
Semoga solusi yang kami berikan bermanfaat.